Didalamnya tersebutkan muatan muatan yang menjelaskan tentang pemeliharaan dan etika pemanfaatan lahan milik negara tersebut dalam jarak maksimal 50 meter.
Dalam Peraturan tentang pengelolaan Das telah dijabarkan secara guna fungsinya sebagai penampungan dan pengaliran air dari curah hujan menuju danau atau laut. Ini jelas menyebutkan bahwa Das berperan sebagai wadah untuk mengantisipasi terjadinya banjir.
Namun mirisnya, realita yang terjadi dalam hal menjunjung tinggi ketertiban dan aturan justru tenggelam. Pasalnya banyak dari masyarakat berbagai golongan menggunakan lahan tersebut ada yang melupakan bahkan tidak mengetahui tentang arah dari keberadaan aturan tersebut.
Dan yang semakin bertambah miris pula ada salahsatu bangunan lembaga pemerintah non kementerian berdiri dengan tenang pada wilayah bantaran krueng Aceh tersebut.
Hari demi hari berlalu pelanggaran dalam ketertiban aturan pun berlanjut sehingga berujunglah penertiban wilayah DAS oleh pihak militer yang berjalan saat masa pandemi covid-19 masih berlangsung.
Dalam penertiban ini pula memunculkan sisi tumpang tindih dan disparitas antar pengguna wilayah DAS. Oleh karena itu, solusi daripada upaya perlindungan penyelamatan DAS dan masyarakat berbagai golongan pengguna wilayahnya wajib untuk pemerintah melakukan tindakan alternatif dari segala lini.
"Elemen pemerintahan baik jajaran eksekutif dan legislatif jangan saling melontarkan tanggungjawab siapa yang paling berhak menjadi pahlawan dalam persoalan tersebut. Sudah saatnya menunjukkan tindakan yang benar benar tanggap secara nyata bagi masyarakat, masyarakat tidak butuh jawaban normatif, tetapi tindakan alternatif".
Igil juga berpesan dan memberikan pertanyaan kepada setiap elemen masyarakat bahwa Ini bukan hanya menjadi tanggungjawab masyarakat setempat, tetapi ini juga tanggungjawab seluruh elemen masyarakat yang kini sudah menjabat, kemana hari ini peran daripada setiap oknum yang gagah dalam janji ?"
