 |
| Foto : Sip Law Firm |
Tentu sudah sangat Familiar Kata Pemilu. Ya Benar, Pemilu adalah singkatan dari Pemilihan Umum. Sebuah proses di mana warga negara suatu negara Menggunakan Hak Pilihnya untuk memilih wakil mereka untuk berkontribusi didalam lembaga Pemerintahan disetiap jenjang tertentu baik pada tingkat lokal, regional, maupun nasional.
Pemilu biasanya diatur oleh undang-undang dan prosedur yang telah ditetapkan oleh suatu negara.
Proses pemilu berjalan dalam beberapa tahapan seperti pencalonan kandidat, kampanye politik, pemungutan suara, dan penghitungan suara hingga pada akhirnya, hasil pemilu menentukan siapa yang akan menduduki posisi atau jabatan dalam pemerintahan, seperti presiden, anggota parlemen, gubernur, wali kota, dan sebagainya.
Masyarakat wajib berpatisipasi dalam pemilu karena dengan memberikan suara mereka, warga negara dapat mempengaruhi arah kebijakan pemerintah dan memilih perwakilan yang dianggap paling sesuai dengan visi dan nilai-nilai yang mereka anut.
Pemilu sering kali dianggap sebagai salah satu pijakan penting dalam menjaga kestabilan politik, partisipasi publik, dan legitimasi pemerintah. Maka sebaiknya masyarakat dilarang melakukan golput karna akan merusak jalannya pemilu tersebut.
Namun, pemilu juga dapat menjadi ajang persaingan politik yang sengit, di mana berbagai kepentingan dan ideologi berbenturan.
Penting untuk dicatat bahwa pemilu harus dijalankan secara adil, transparan, dan jujur, tanpa adanya intervensi atau manipulasi yang merugikan proses demokratis. Sistem pemilu yang sehat dan berkualitas sangat penting untuk menjamin representasi yang baik dan kepercayaan publik terhadap institusi politik dalam suatu negara.
Dilihat dari website keuangan Kemenkeu, ada dua dampak dari pemilu yaitu dampak langsung dan dampak tidak langsung. Nah dampak langsung tersebut meliputi konsumsi pemerintah dimana ini berisi anggaran pemerintah untuk pemilu 2024.
Menteri Sri Mulyani menyebut kalau pihak nya sudah menganggarkan dana pemilu dari 2022 hinga 2024 yang dimana anggaran ini mencapai 70,5 triliun rupiah.
Berikut rincian nya, pada tahun 2022 anggaran pemilu mencapai Rp.3,1 triliun. Tahun 2023 mencapai Rp.30 triliun. Sedangkan pada tahun 2024 anggaran pemilu mencapai Rp.37,4 triliun anggaran tercantum dalam RAPBN 2024.
Anggaran ini akan digunakan oleh : Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), Kementrian dalam negeri, Polri, Kementrian dan Lembaga terkait.
Dampak tidak langsung ada di peningkatan konsumsi masyarakat terutama pada lembaga Non Profit yang melayani rumah tangga atau (LNPRT).
Hal ini dibuktikan pada konsumsi LNPRT naik 8,62% perkuatal 2 tahun 2023. Bahkan LNPRT di prediksi naik menjadi 4,72% di 2023 dan 6,57% di 2024.
Penulis : Mayang aprilianda dan Sri Widia
Mahasiswa IAIN Langsa Program Studi Ekonomi Syariah.
