JAKARTA - Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, program kartu prakerja mulai tahun depan bakal dilakukan secara offline, tak hanya dilakukan online.
Pemerintah memastikan program Kartu Prakerja tetap digulirkan pada tahun 2022. Memasuki gelombang 23, pelaksanaan dari program itu tidak hanya dilakukan secara dalam jaringan (daring/online) seperti selama ini. Namun, sudah dapat dilakukan secara luar jaringan (luring).
Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, program kartu prakerja mulai tahun depan bakal dilakukan secara offline tak hanya dilakukan online.
"Kartu prakerja ini akan dilanjutkan tahun depan, dalam enam bulan ke depan programnya masih sama, dan enam bulan berikutnya diharapkan kita sudah bisa membuat program yang sifatnya luring bukan hanya daring. Dan kembali kepada program awal, bukan hanya semi bansos tapi untuk mendorong retraining-reskilling agar sesuai dengan kebutuhan digitalisasi ke depan," ujar Menko Airlangga, Senin (22/11/2021).
Sebelumnya, kartu prakerja gelombang 22 telah resmi menjadi penutup gelombang pendaftaran program kartu prakerja pada 2021. Di mana kuota pada gelombang 22 pun berasal dari status kepesertaan yang dicabut pada gelombang 18 hingga 21.
Sebenarnya pemerintah hanya menjatah anggaran untuk program kartu prakerja pada 2021 untuk gelombang 18--21. Oleh karena disebabkan beberapa peserta tidak kunjung membeli pelatihan dalam waktu 30 hari sejak pengumuman kelolosan, status kepesertaannya pun dicabut. Selanjutnya kuota yang tersisa itu kemudian dialihkan menjadi gelombang 22 yang baru saja selesai November ini.
Meski pemerintah belum menyatakan secara resmi kapan kartu prakerja gelombang 23 dibuka kembali, project management officer (PMO) kartu prakerja tetap membuka pendaftaran bagi masyarakat yang tertarik mengambil program semi bansos ini.
Pendaftar program kartu prakerja terbuka bagi semua WNI 18 tahun ke atas, baik pencari kerja, lulusan baru, korban PHK, karyawan, maupun pelaku wirausaha, namun tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Selain itu, penerima kartu prakerja tidak boleh tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, bukan penerima bantuan subsidi upah (BSU), bantuan produktif usaha mikro (BPUM), anggota TNI/Polri, pegawai ASN, kepala desa/perangkat desa, Komisaris BUMN/BUMD, anggota DPR, dan/atau DPRD.
