BANDA ACEH - Pemimpin diktator bukan lagi lahir dari kudeta tapi kini lahir dari kotak suara,mungkin begitu yang sekarang dirasakan Indonesia.
Kebebasan berpendapat dalam bayang-bayang kata demokrasi hanya sebagai hiasan. “diam dianggap pasif, Lantang katanya subversif” sepenggal lirik lagu yang menggambarkan keadaan saat ini, dimana ulama-ulama dibungkam karena bersuara tapi koruptor malah khitmat mengheningkan cipta.
Katanya tak pandang bulu tetapi kok terkesan fikir-fikir dulu? Yang keras mengkritisi gerak cepat dipersekusi, kesalahannya dicari-cari tapi yang mengambil keuntungan saat pandemi masih bisa ditoleransi, hukuman mati? Lebih baik jilat ludah sendiri.
Hoax bertebaran tak kenal kata jeda, rakyat kebingungan para penguasa diuntungkan. Ada yang tampil sebagai penentang tapi ternyata karena dorongan uang, diberi sentuhan media seakan-akan bukan bagian dari mereka. yang dulu rival sampai buat lagu kini malah duduk rukun satu bangku, rakyat berhasil termakan isu.
Yang bersebrangan dibubarkan orang dalam diselamatkan korban berjatuhan didiamkan begitu saja lembaga penegak HAM seperti tidak ada guna.
Miris, apa tidak ada yang peduli? Banyak pengamat yang bersuara tapi tidak dalam aksi nyata hanya sekedar via media, mungkin takut jadi korban sehingga tidak ingin campur tangan atau malah Adsene YouTube lebih menguntungkan? tidak ada yang tau.
Hingga di awal tahun baru ini kasus yang sama masih juga ditampilkan, masih tentang ulama terus diadili dengan sistemya, penguasa seperti terus meninabobokkan melarut-larutkan, rakyat terus disuguhkan tontonan hingga kejadian lain berangsur-angsur dilupakan.
Hampir satu tahun Covid-19 singgah di Indonesia, melumpuhkan sektor ekonomi, pendidikan semua buntu tapi tidak dengan pemilu.
Dilarang berkerumunan, berjabat tangan tetap patuhi protokol kesehatan, hingga tagar 3M (mencuci tangan – menggunakan masker – menjaga jarak) menjadi semboyan diberbagai instansi pemerintahan.
Ada yang percaya ada juga yang menganggap reka belaka, mengada-ngada, renta terhadap lansia bisa dipicu dari penyakit biasa hingga ada Corona tanpa gejala, orang tua dilema para anak rindu belajar tatap muka.
Kini vaksin tiba di tanah air beserta dengan ancaman denda, membuat kisruh sampai gugatan ke MA. Atau jangan-jangan juga ada hak preman disetiap suntikan? Atau bisa jadi menggiurkan ladang bisnis yang begitu menjanjikan.
Wajah kabinet terus berganti, rakyat kebingungan kelaparan di istana malah bagi-bagi jabatan tapi masalah satupun tak terselesaikan.
Kemana rakyat harus mengadu? Bagaimana harus bersuara? ketika wakil rakyat seperti boneka maha benar penguasa atas segala firmannya.
Persetan dengan kesejahteraan lebih baik bahas perpanjang masa jabatan. INDONESIA, keadilan sosial bagi penguasa dan kerakyatan yang dipimpin oleh orang-orang itu saja.
Penulis: Zikri Sabilillah, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala (USK)
